POLDA MALUKU - Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog publik terkait kesiapan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Dialog yang menghadirkan pemateri dari Polda Maluku, beserta Komisioner KPU dan Bawaslu Maluku ini dilaksanakan di Studio Programa 1 Stasiun RRI Ambon, Jumat (16/8/2024).
Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Juni Duarsah S.Ik, MM mengaku, Polda Maluku saat ini telah menyusun kekuatan personel untuk pengamanan Pilkada.
Sebagaimana arahan Kapolda Maluku, kata Kombes Juni, personel pengamanan akan terbagi dalam 8 Satuan Tugas (Satgas). Mereka akan menjalankan tupoksi masing-masing, mulai dari Polda hingga Polres jajaran.
"Satgas akan menjalankan tugas masing-masing sehingga pengamanan pilkada dapat berjalan dengan terintegrasi," katanya.
Secara umum, Situasi Angka Gangguan Kamtibmas sampai saat ini mengalami penurunan, namun penyebab gangguan kamtibmas masih di dominasi oleh persoalan minuman keras (miras). Terjadi aksi penganiayaan yang berujung bentrok antar kampung berawal dari para pelaku yang sudah dipengaruhi miras.
"Kami mau sampaikan bahwa untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan untuk mensukseskan pemilu serentak di Maluku adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Kapolri, kata Kombes Juni, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk tetap bersikap netral. Jangan ada yang terlibat dalam politik praktis. Jika ada anggota Polri yang tidak netral saat pilkada, masyarakat diharapkan dapat melaporkan yang disertai bukti seperti foto. "Selanjutnya kita akan segera menindaklanjutinya sesuai aturan hukum yang berlaku," pintanya.
Polda Maluku juga berharap kepada KPU apabila logistik pemilu sudah siap agar dapat segera didistribusikan lebih awal ke daerah-daerah. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi sewaktu-waktu terjadi cuaca buruk.
"Polda Maluku pada dasarnya akan tetap mengawal dan mengamankan pemilu dengan baik. Kami minta permasalahan tapal batas agar segera dituntaskan oleh pemerintah setempat bersama masyarakat sehingga tidak menjadi permasalahan berulang yang mengganggu pelaksanaan pencoblosan di daerah tersebut," harapnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Maluku Bidang Divisi Pencegahan dan Humas, Daim Baco, menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi kerawanan yang dapat terjadi saat pelaksanaan pilkada. Ini dilakukan agar proses pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar dan aman.
"Kami meminta kepada perangkat pemerintahan dan aparat negara agar dapat menjaga netralitas dengan baik karena kita tau pilkada ini suasananya beda dengan pemilu serentak kemarin," sebutnya.
Bawaslu, kata Baim, juga telah berkoordinasi dengan KPU untuk kelancaran pilkada. "Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ditemukan pelanggan pemilu untuk segera disampaikan kepada kita untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa, Bawaslu juga mengingatkan untuk tetap menjaga netralitasnya. Jangan terlibat politik praktis, karena hal ini selalu menjadi sorotan masyarakat.
"Kami juga meminta kepada para ASN agar jangan sampai nanti ada yang ikut dalam tim sukses pasangan calon pada pilkada nanti karena ini pasti akan menjadi sorotan publik," ingatnya.
Komisioner KPU Maluku Bidang Hukum dan Pengawasan, Sarif Mahulauw, meminta seluruh masyarakat Maluku yang belum terdaftar pada DPT agar segera melaporkan diri ke pemerintah desa atau PPS setempat. Laporan disampaikan dengan cara menunjukkan KTP.
Mengingat kondisi geografis Maluku yang berbeda dengan daerah lain, KPU telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk pendistribusian logistik.
"KPU Maluku telah mengantisipasinya dengan melakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian dan TNI di daerah-daerah untuk kelancaran pendistribusian logistik pemilu," jelasnya.
Seluruh masyarakat Maluku juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya secara baik. "Apabila ada yang belum tercover agar segera disampaikan karena partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkada serentak di wilayah Maluku sangat diharapkan," pungkasnya.
