Tual - Personil Polres Tual kembali melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa Aliansi Pulau - Pulau Kur (APPK) Kota Tual dan OKP Cipayung Senin, (11/10/2021).
Aksi unjuk rasa ini berlangsung sekitar pukul 11:55 WIT bertempat di simpang empat Pelabuhan Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan Koordinator Lapangan (Korlap) Asri Sirvev
Dalam giat pengamanan itu Polres Tual mengnerjunkan 84 Personil untuk dikerahkan selama pelaksanaan aksi unjuk rasa.
Adapun jumlah masa yang melaksanakan aksi berjumlah sekitar 20 orang dengan atribut yang dipakai oleh pengunjuk rasa antar lain satu pasang Bendera Merah Putih dan Bendera Himpunan Mahasiswa Kur Selatan.
Puluhan massa yang terdiri dari pemuda - pemudi ini juga membawa 4 buah pamflet yang bertuliskan
"Copot Kepala Sabandar Pulau - Pulau Kur"
"Kur siap keluar dari Kota Tual harus dianggap serius"
"Aliansi Gerakan Pemerhati PP. Kur dan Kur Selatan # To Walikota Tual #'
Salah satu pamflet bertuliskan "Menolak lupa pemekaran PP. Kur dan Kur Selatan adalah syarat untuk terbentuknya Kota Tual" # To Walikota Tual #
Seluruh tulisan pamflet mengarah pada Pemerintah Daerah Kota Tual dalam hal ini Wali Kota. Hal ini bertujuan agar Pemerintah bisa lebih jeli memperhatikan masyarakat Kota Tual lebih khusus di Kecamatan Pulau-pulau Kur yang belum tersentuh pembangunan dan listrik dan telekomunikasi.
Kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, pengunjuk rasa diterima oleh Amdi Abduh, S.Sos yang saat ini menjabat sebagai pelaksana harian Syabandar Kota Tual.
Adapun tuntutan aksi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah antara lain meminta agar transportasi laut (Ferry) dapat beroperasi minimal lebih dari satu kali dalam seminggu dan jalur Mangur, Fadol dan Kaimer harus kembali beroperasi.
Dalam kesempatan itu, massa turut mendesak pihak Pertamina agar menyediakan agen BBM kecamatan, dalam menjawab kebutuhan masyarakat di pulau - pulau.
Selain itu, Pemerintah Daerah, DPRD Kota Tual dan Kadis Infokom harus menghadirkan telekomunikasi di pulau pulau Kur dan Kur Selatan.
Pemerintah dan DPRD Kota Tual juga diminta untuk harus menindak lanjuti sertamenyelesaikan pekerjaan pembangunan ruas jalan yang masih terbengkalai.
Ormas dengan tegas meminta Wali Kota Tual agar mencopot Kepala Sabandar pulau - pulau Kur karna dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.
Ditempat yang sama, APPK dan OKP Cupayung meminta Pemerintah Daerah dan DPRD harus melakukan evaluasi Camat persoalan anggaran dan kinerja di Tingkat Kecamatan.
Dengan serius, Pemerintah daerah harus mengadakan sarana prasarana pendidikan dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap tenaga tenaga guru yang lalai dalam menjalankan tugas.
Point ke - 8, Pemerintah dan Kadis Kesehatan harus menyediakan fasilitas kesehatan serta mengevaluasi tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugas.
Dan yang terakhir, Pemerintah daerah harus menyediakan pernah ada untuk menampung hasil sumberdaya alam di pulau - pulau Kur dan Kur Selatan.
Selanjutnya, pada pukul 14:20 WIT pengunjuk rasa berjalan kaki berarak menuju kantor Wali Kota Tual.
Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, pada pukul 14:35 WIT para pengunjuk rasa tiba di gerbang pintu masuk Kantor Wali Kota Tual dan langsung melakukan orasi.
Adapun peserta APPK dan OKP Cipayung yang melakukan orasi berjumlah 5 orang yakni Asri Servev (Korlap), Emang Maswatu, (Ketua Komunitas Forgana), Reza Rahareng (Ketua Komisariat PMII), Zafiki (Jenderal Lapangan) dan Mirna Kaba (Ketua HMI Komisariat As - Salama).
Beberapa saat setelah berorator, pukul 16:00 WIT para pengunjuk rasa diterima dengan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Tual Darnawati Amir
Sampai pada pukul 17:05 WIT, aksi unjuk rasa telah selesai dilaksanakan. Situasi masih terpantau aman terkendali. Pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh Personil Polres Tual dan Polsek Dullah Selatan.
