POLDA MALUKU - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Drs. M. Rum Ohoirat, kembali menegaskan bahwa Polri dalam setiap kontestasi politik senantiasa bersikap netral.
Hal ini ditegaskan Kombes Rum saat menjadi narasumber pada dialog publik menjelang masa tenang Pemilu 2024 yang dihelat di kantor Stasiun TVRI Ambon, Rabu (7/2/2024).
Dalam dialog itu hadir juga Asisten Intelkam Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Sindhu Hanggara, Kepala Kesbangpol Linmas Provinsi Maluku, Daniel Eduard Indey, Kadiv Sosdiklih dan SDM KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, dan Bawaslu Provinsi Maluku, Daim Baco Rahawarin.
Kabidhumas mengatakan, berbagai langkah untuk memelihara situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Pemilu 2024 telah dilakukan.
Upaya tersebut, kata Kombes Rum sudah dijalankan sejak awal tahapan Pemilu oleh Polda Maluku melalui Satgas Operasi (Satgas) Mantap Brata (OMB) Salawaku.
"Hingga saat ini Polda Maluku masih tetap eksis dengan semua satgas yang ada. Pelaksanaan tugas seperti biasa masih terus dilakukan oleh satgas preemtif maupun preventif," katanya.
Selain itu, untuk mengantisipasi beredarnya informasi sesat atau berita hoaks, Polda Maluku juga telah mengerahkan tim cyber dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
"Kami punya satu unit tim yang bekerja untuk setiap saat memantau aktifitas masyarakat di media sosial sehingga jika ada sesuatu informasi sesat maka kami dapat cepat bergerak untuk mengantisipasinya," kata dia.
Di sisi lain, terkait netralitas Polri, Juru bicara Polda Maluku ini kembali menegaskan bahwa setiap anggota wajib mematuhi aturan yang berlaku.
"Seorang anggota Polri wajib netral dan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Netralitas kita itu harga mati, namun semua kembali kepada diri masing-masing juga, tapi kami sudah tegaskan apabila ada anggota yang ikut terlibat langsung dalam politik praktis atau ikut mendukung Paslon atau partai tertentu maka pasti akan diambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku di kepolisian," tegasnya.
Netralitas Polri, lanjut mantan Kapolres Kepulauan Aru ini selalu diingatkan pimpinan pada setiap hari apel pagi.
"Anggota Polri diingatkan untuk tidak ikut-ikutan mendukung atau berpihak kepada salah satu Paslon atau partai tertentu karena pasti pimpin akan mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan," tambahnya.
Mengenai perkuatan pengamanan saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mantan Kapolres Tual ini, mengaku Polda Maluku sudah menyiapkan satgas BKO.
"Tadi malam kami telah mengirimkan personel BKO ke tiga Polres jajaran yaitu Polres Tual, Maluku Tenggara Kepulauan Aru untuk membantu perkuatan pengamanan," ungkapnya.
Selain tiga Polres jajaran tersebut, Polres-polres lainnya di Maluku juga akan dilakukan proses pengiriman hingga tanggal 13 Februari di Polresta Ambon.
"Kita tau semua bahwa Polres memiliki kondisi kerawanan tersendiri sehingga kami harapkan bantuan personel yang digeser ke Polres jajaran nantinya dapat membantu personel yang ada di satuan kewilayahan dalam menjaga kamtibmas yang kondusif sebelum dan sesudah pemungutan suara secara serentak nanti," harapnya.
