Dalam upaya menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Ir. Asri Arman, M.T., bersama serta Dandim 1513 SBB Letkol Inf. Rudolf Paulus, turun langsung meninjau lokasi tapal batas antara Desa Seriholo dan Desa Tala, Kecamatan Amalatu, pada Kamis (1/5/2025).
Dalam upaya menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Ir. Asri Arman, M.T., bersama serta Dandim 1513 SBB Letkol Inf. Rudolf Paulus, turun langsung meninjau lokasi tapal batas antara Desa Seriholo dan Desa Tala, Kecamatan Amalatu, pada Kamis (1/5/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari Polda Maluku terkait dugaan sengketa lahan antara kedua desa. Selain itu, kunjungan ini dimaksudkan sebagai bentuk silaturahmi dan penguatan komunikasi antara aparat pemerintah dan masyarakat guna mencegah potensi konflik yang dapat memecah persatuan.
“Kedatangan kami hari ini selain sebagai bentuk silaturahmi, juga untuk mengetahui secara langsung kejelasan permasalahan yang berkembang antara Desa Seriholo dan Desa Tala,” ungkap Kapolres SBB, AKBP Andi Zulkifli.
Menurut Kapolres, isu yang beredar mengenai ketegangan antarwarga yang dilaporkan oleh Ketua BPD Desa Tala melalui media adalah informasi yang tidak benar alias hoaks. Ia menegaskan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan utama yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan miskomunikasi antara kedua desa terkait klaim kepemilikan lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Desa Tala mengklaim lahan tersebut berada di wilayahnya, begitu pula dengan Desa Seriholo yang menyatakan hal serupa.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihak pemerintah dan aparat keamanan telah menghubungi serta menjadwalkan pertemuan dengan Marthen Talawae, yang disebut sebagai pihak yang menghibahkan lahan dan memiliki dokumen resmi atas tanah tersebut. Dokumen ini akan menjadi bukti penentu mengenai kejelasan batas wilayah dan kepemilikan lahan.
Kapolres juga mengapresiasi sikap kedua desa yang mampu menahan diri meskipun terdapat oknum yang mencoba memprovokasi dan memperkeruh suasana.
“Saya berharap apa pun hasil dari mediasi dan penelusuran dokumen nanti, dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Pembangunan SMK ini adalah untuk masa depan anak dan cucu kita. Kepentingan pendidikan harus menjadi prioritas bersama,” tutup Kapolres.
Langkah sigap dan koordinatif antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri ini diharapkan dapat menjadi contoh penanganan konflik yang mengedepankan musyawarah, fakta hukum, serta kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
