POLDA MALUKU - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Refdi Andri, M.Si, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama staf kantor Kepresidenan RI, Kamis (2/9/2021).

Rakor yang digelar di rumah dinas Kapolda Maluku, Asrama Tantui, Kota Ambon ini mengenai situasi kamtibmas, pelaksanaan vaksinasi dan penerapan PPKM.

Dalam rakor itu, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes, M.M, dan ketua tim dari Kantor Staf Kepresidenan, Theo L.A Litaay.

Turut hadir Irwasda Maluku, Karo Ops, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, Kabid Humas, Kepala Rumkit Bhayangkara, dan Perwakilan Kabid Dokkes Polda Maluku.

Rakor dan audiensi bersama Staf Kantor Kepresidenan dibuka langsung oleh Kapolda Maluku. Ia memaparkan tentang situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), perkembangan penanganan dan vaksinasi Covid-19 di Maluku.

Terdapat tiga staf dari Kantor Staf Kepresiden yang ditugaskan di Maluku untuk melakukan monitoring. Mereka yakni ketua tim Theo L.A Litaay, yang bertindak sebagai tenaga ahli utama, Mufti Makarima, tenaga ahli utama, dan Raditya Herpramudita, tenaga trampil.

Dalam rakor itu, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Antonius Wantri Yulianto ikut memaparkan situasi kamtibmas, yang dilanjutkan dengan perkembangan penanganan Covid-19.

Antonius juga menyampaikan data ketersediaan oksigen di provinsi Maluku, perkembangan vaksinasi, data tenaga kesehatan (nakes) dan tracing, kegiatan bansos, serta Gerai Vaksinasi Presisi (GVP) Polda Maluku.

Pada kesempatan itu, Ketua tim dari Kantor Staf Kepresidenan Theo L.A Litaay, menyampaikan banyak terima kasih kepada jajaran Polda Maluku atas sambutan yang diberikan.

"Terima kasih juga karena sudah memberikan paparan situasi kamtibmas, vaksinasi dan PPKM yang dilaksanakan pada jajaran Polda Maluku."

"Tak lupa juga kami menyampaikan salam dari Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko). Atas perintah kepala staf tim kami ditunjuk untuk monitoring langsung pelaksanan-pelaksanaan yang ada, tim kami sudah melakukan monitoring yang rata-ratanya bervariasi."

Menurut Theo, setiap provinsi di Indonesia memiliki kendalanya masing-masing. Apalagi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan. Di sinilah terjadi kendala peninjauan.

"Tetapi kami melihat hal yang menonjol katakanlah hal trend di Pulau Jawa tetapi di wilayah tersebut menurun. Terutama pelaksanaan PPKM, banyak terjadi hoax di beberapa provinsi, tetapi Ambon dapat dibatasi hoax yang terjadi di mana-mana," jelasnya.

Theo mengaku sasaran pelaksanaan monitoring yang dilakukan Kantor Staf Kepresidenan. Yaitu Pelaksanaan di lapangan tentang kesehatan, penebalan yang dilakukan rekan-rekan TNI-Polri, dan elemen masyarakat sipil, entah itu pertemuan secara offline maupun online.

"Kami juga akan menggalih beberapa isu, dinamika politik atau pun kesehatan yang ada di Maluku, kami lihat Maluku dapat berubah menjadi zona kuning, hal apa yang diberikan karena banyak menjadi kendala dengan perubahan ini. Obat-obatan Sintometic dan vitamin, vaksin mobile," kata dia.

Theo menanyakan apakah vaksinasi mobile yang dilakukan Polda Maluku hanya di Pulau Ambon saja atau sampai di pulau-pulau atau daerah lainnya.

"Kami juga melihat vaksin untuk anak sekolah dan isolasi mandiri," katanya.

Senada, Mufti Makarima, salah satu staf kantor kepresiden mengaku pada dasarnya kalau dilihat dari konstalasi wilayah dengan timur Indonesia, proses tansformasi yang pertama ada beragam strategis nasional yang direncanakan untuk berjalan.

"Dimensi yang paling pendek yang paling dekat tentunya kita ketahui adalah pembangunan Maluku Lumbung Ikan Nasional, di mana salah satunya adalah di Ambon ukuran yang diharapkan nantinya akan menjadikan hal itu sebagai sentra untuk perikanan di Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, Mufti mengaku dalam konteks tersebut tentunya penanganan dan lain-lainnya adalah bagian dari upaya bersama untuk ditingkatkan. Ini agar terjadinya pemulihan terhadap kondisi dari kesehatan warga masyarakat.

"Hal ini akan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional," harapnya.

Mufti mengaku bila dilihat saat ini dari segi ekonomi, Maluku masih mengalami ketertinggalan. Namun tentunya dalam 50 tahun mendatang dia sudah tidak lagi berada pada posisi tersebut.

"Dia akan berada pada level tantangan yang kita hadapi saat ini, bagaimana untuk mempersiapkan kondisi dari masyarakat," katanya.

Selain itu Maluku juga telah menunjukkan satu proses stabilisasi pasca konflik yang menunjukkan bahwa daerah ini menjadi wilayah yang secara integrasi nasional-nya sangat kuat.

"Oleh karena itu ini perlu untuk menjadi semacam kajian bagi banyak orang untuk mempelajari bagaimana proses pemulihan berlangsung kemudian bagaimana proses penguatan itu berlangsung dan selanjutnya adalah pengembangan," ungkapnya.

Kapolda Maluku juga memberikan kesempatan kepada Kabid Humas Kombes Pol M. Rum Ohoirat untuk memberikan masukan.

Mantan Kapolres Tual dan Kepulauan Aru dinilai sebagai putra asli Maluku, dan penugasannya di Maluku yang paling terlama dari pejabat utama Polda Maluku lainnya saat ini.

Pada kesemapatan itu, juru bicara Polda Maluku ini menyampaikan satu usulan terkait penanganan tambang emas di gunung botak, Kabupaten Buru.

"Ada satu hal saja yang kami sampaikan, pertama tentang gunung botak, emasnya itu di tahun 2011 mulai bermunculan, kemudian mendatangkan banyak penambang. Lalu di tahun 2015 ketika ditinjau oleh bapak Presiden, lalu diinstruksikan agar ditutup," katanya.

Instruksi penutupan tersebut dilakukan untuk selanjutnya akan dilaksanakan penataan yang lebih baik.

"Kemudian turun juga tim dari Antam. Sehingga kami harapkan bisa ditinjau kembali. Mungkin itu aja yang kami sampaikan terima kasih," tandasnya.