POLDA MALUKU - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Polisi Stephen M. Napiun, mengaku, pihaknya akan melaksanakan operasi Mantap Brata, pengamanan Pemilihan Umum tahun 2023 - 2024. Ribuan personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan pesta demokrasi yang aman dan damai di Maluku.
Hal itu disampaikan Wakapolda saat menghadiri dialog "Maluku Bacarita" tentang pelaksanaan pemilu yang aman dan damai di Maluku.
Dialog yang berlangsung di Studio TVRI Ambon, Jumat (29/9/2023), juga menghadirkan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, dan Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku, Daniel Eduard Indey.
"Jelang pemilu serentak di tahun 2024 nanti Polda Maluku telah menyiapkan rencana operasi dan akan menurunkan 5092 orang personel Polda Maluku bersama peralatan. Personel akan bertugas di lapangan baik dalam pengamanan di TPS maupun pengawalan kotak suara dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu," jelasnya.
Menjelang Pemilu, Wakapolda juga mengaku akan melaksanakan cooling system yang didukung Kodam XVI/Pattimura bersama semua unsur terkait lainnya. "Cooling system bertujuan agar situasi jelang pemilu dapat aman dan tenang sehingga tiba pada saatnya nanti pelaksanaan pemilihan umum serentak situasi di wilayah Maluku ini kami harapkan tetap aman dan damai," jelasnya.
Brigjen Stephen mengaku meski dengan keterbatasan personel, namun Polda Maluku akan tetap bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pemilu 2024.
"Kami akan tetap bekerja maksimal dalam pengamanan karena kami juga akan melibatkan personel dari Kodam Pattimura sebagai mita kerja kami yang nantinya akan kami tempatkan bersama sebagian personel kami dari Polda Maluku sebagai pasukan pemukul yang siap kami gerakan apabila terjadi konflik saat pelaksanaan pemilu nanti," ungkapnya.
Terkait potensi konflik di beberapa titik rawan saat pemilu serentak, Brigjen Napiun mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan. "Kita juga telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat dengan harapan peran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang aman damai," katanya.
Brigjen Stephen juga menekankan terkait netralitas personel Polri di wilayah Maluku dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti. Ia menegaskan setiap anggota polri tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan siapa yang melanggar akan diberikan tindakan tegas.
"Jadi ketentuannya itu sudah ada pada undang-undang no 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ini sudah sangat jelas yang mana anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis. Kami juga akan melakukan penarikan personel ke Polda Maluku bagi personel yang saudara atau keluarganya ikut caleg maka akan kita tarik ke Polda sebagai langkah pencegahan karena bisa jadi tuntutan keluarga atau sebagainya bisa membuat yang bersangkutan tidak bisa netral dan berpihak," tegasnya.
Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, meminta seluruh masyarakat untuk dapat ikut mewujudkan pemilu yang damai di wilayah Maluku.
"Kami sebagai penyelenggara sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat Maluku dan semua pihak untuk bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai dan dengan pemilu yang aman dan damai dapat kita jadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita dalam membangun bangsa," pintanya.
Rifan Kubangun juga berharap peran maksimal TNI dan Polri dalam mendukung proses pelaksanaan pemilu, yang dimulai dari proses distribusi surat suara hingga pada pengamanan TPS maupun semua kegiatan terkait lainnya.
"Saat ini kami bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan bersama di lapangan dengan baik dan itulah wujud sinergitas kita dan dalam pelaksanaan pemilu kita sudah punya banyak pengalaman pada saat pemilu di masa lalu. Maka kami pada kesempatan ini ingin sampaikan bahwa persoalan pemilu adalah hajatan kita bersama maka kami sangat berharap peran semua elemen dalam mewujudkan pemilu yang damai di Maluku," harapnya.
Senada dengan Wakapolda, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, mengaku pihaknya juga akan tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun.
"Kami TNI akan tetap netral dan kami selalu siap kapanpun dibutuhkan oleh rakyat dan kami dari Kodam XVI/Pattimura nantinya saat pelaksanaan pemilu akan menurunkan personel kami sebagai perbantuan sebanyak 1800 personel," ungkapnya.
Ribuan personel TNI akan dikerahkan di wilayah hukum Polda Maluku dan Maluku Utara. Ini merupakan wujud sinergitas kami bersama Polda, KPU dan semua unsur terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2024, agar dapat berjalan aman dan lancar.
"Saya selaku Pangdam sejak awal saya menjabat di Maluku ini saya sudah sampaikan kepada jajaran semua bahwa kita TNI harus netral dan itu harga mati. Siapapun yang terpilih itulah hasil dari pemilu yang dilaksanakan," jelasnya.
Pangdam juga berharap adanya pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ini bukan saja menjadi tanggungjawab KPU bersama TNI Polri namun semua unsur terkait.
"Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sangat penting agar jangan sampai karena kepentingan politik segelintir orang atau kelompok lalu merusak semua tatanan adat dan budaya hidup orang basudara di tanah Maluku ini," pintanya.
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Daniel Eduard Indey, meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai di Maluku. Ia juga meminta seluruh ASN di wilayah Maluku agar tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun saat pemilu nanti.
"Jadi aturannya sudah ada, olehnya itu kami sampaikan lagi agar ASN yang ada di wilayah Maluku harus netral dan tidak ikut terlibat dalam permainan politik karena nantinya akan ada tim khusus yang isinya adalah personel TNI Polri dan tim Cyber yang tugasnya untuk memonitor dan apabila ditemukan maka sangsi disiplinnya sudah jelas," tegasnya.
